Cilacap, Jawa Tengah.(Tvonenews.id) Rabu 07 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran tata tertib maupun tindak pidana di lingkungan pemasyarakatan. Penindakan berlaku tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga terhadap petugas yang terbukti melanggar ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Brigjen Pol. Tatan Dirsan Atmaja, saat memberikan keterangan di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Tatan menjelaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan warga binaan akan ditangani berdasarkan tingkat pelanggaran, kondisi keamanan, serta kebutuhan pembinaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memindahkan warga binaan ke Nusakambangan.
Namun, ia menegaskan pemindahan tersebut bukan konsekuensi otomatis untuk setiap pelanggaran. Penempatan tetap harus mempertimbangkan klasifikasi warga binaan dan kebutuhan pengamanan.
âPemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan kebutuhan pembinaan,â demikian pokok penjelasan Ditjenpas.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Ditjenpas untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Penindakan diarahkan agar pelanggaran tidak mengganggu proses pembinaan yang sedang dijalankan.
Nusakambangan menjadi salah satu kawasan pemasyarakatan dengan sistem pengamanan ketat. Kawasan tersebut memiliki sejumlah lembaga pemasyarakatan dengan karakteristik pengamanan dan klasifikasi warga binaan yang berbeda.
Data Ditjenpas mencatat lebih dari 3.400 narapidana telah dipindahkan ke Nusakambangan sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026. Pemindahan tersebut menjadi bagian dari penataan penempatan narapidana sekaligus penguatan sistem pengamanan pemasyarakatan.
Meski demikian, kebijakan pengamanan tidak hanya menyasar warga binaan.
Ditjenpas juga memperketat pengawasan terhadap petugas pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana, prosesnya dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan keterlibatan oknum petugas dalam peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Persoalan tersebut menjadi serius karena petugas memiliki tanggung jawab menjaga keamanan sekaligus menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan.
Karena itu, integritas petugas menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Penyalahgunaan kewenangan maupun keterlibatan dalam tindak pidana tidak sejalan dengan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan.
Ditjenpas menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta dan bukti. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan sebelum proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan sesuai prosedur.
Prinsip tersebut berlaku bagi warga binaan maupun petugas.
Dalam konteks warga binaan, tindakan pengamanan tetap ditempatkan dalam kerangka pembinaan. Tingkat risiko, karakteristik pelanggaran, serta kebutuhan keamanan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan dan penempatan.
Dengan demikian, pemindahan warga binaan ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan tertentu tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman tambahan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pengamanan dan keberlanjutan program pembinaan berdasarkan klasifikasi masing-masing warga binaan.
Sementara bagi petugas, pengawasan internal menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan integritas organisasi. Setiap pelanggaran akan diproses berdasarkan jenis pelanggaran dan bukti yang ditemukan.
Pesan Ditjenpas dari Nusakambangan menegaskan bahwa aturan pemasyarakatan berlaku bagi seluruh pihak.
Warga binaan wajib mematuhi tata tertib selama menjalani masa pidana. Pada saat yang sama, petugas wajib menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Melalui penguatan pengawasan terhadap dua sisi tersebut, Ditjenpas berupaya menjaga agar lembaga pemasyarakatan tetap aman dan tertib sekaligus mampu menjalankan fungsi pembinaan.
Kebijakan tersebut menempatkan keamanan, ketertiban, pembinaan, serta integritas petugas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
TIM-RED
















Komentar